Undang-undang

 UU.PERS

Menimbang :  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 1999 
TENTANG 
PERS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


 a.  bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;  
b.  bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;  
c.  bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik baiknya berdasarkan kemer- dekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan  dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun; 
d.  bahwa pers nasiona1 berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadiJan sosiaJ;  
e.  bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;  
f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d. dan e pelu  dibentuk Undang-undang tentang Pers;  

Mengingat : 
1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945;
2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia;  

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG TENTANG PERS 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini. yang dimaksud dengan :  
1.   Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan  jurna1istik meliputi mencari, mempeloleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan   menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media   elektronik.dan segala jenis saluran yang tersedia.  
2.  Perusahaan pers ada1ah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi  perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya  yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.  3.  Kantor berita adalah      perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau  media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.  
4.  Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.  
5.  Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.  
6.  Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.  
7.  Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.   
8.  Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat  mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari   pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.  
9.  Pembredelan atau peIarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau  penyiaran secara paksa atau melawan hukum.  
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena ptofesinya, untuk menolak mengungkapkan nama  dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.  
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau  sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.  
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.  
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi,data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.  
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.  

BAB II 
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJlBAN DAN 
PERANAN PERS 

Pasal 2 
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.  

Pasal 3 
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.  
(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.  

Pasal 4 
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.  
(2) Terhadap pers nasional tidak  dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.   
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mempero1eh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.  
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan  mempunyai Hak To1ak.  

Pasal 5 
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.  
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.  
(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.  

Pasal 6 
Pers nasional me1aksanakan peranan sebagai berikut :  
a.  memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;  
b.  menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum. dan Hak Asasi Manusia. serta menghormati kebhinekaan:  
c.  mengembangkan pendapat wnwn berdasarkan informasi yang tepat. akurat. dan benar;  
d.  melakukan pengawasan, kritik. koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;  
e.  memperjuangkan keadilan dan kebenaran.  

BAB III 
WARTAWAN 

Pasal 7 
(1) Wartawan bebas mernilih organisasi wartawan.  
(2) Wartawan merniliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.  

Pasal 8 
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.  

BAB IV 
PERUSAHAAN PERS 

Pasal 9 
(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.  
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.  

Pasal 10 
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.  

Pasal 11 
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.  

Pasal 12 
Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. 

Pasal 13 
Perusahaan pers dilarang memuat iklan: 
a.  yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; 
b.  minuman keras,  narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 
c.  peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. 

Pasal 14 
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia 
dan negara dapat mendirikan kantor berita. 

BAB  V 
DEWAN PERS 

Pasal 15 
(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan persdan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. 
(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
a.  melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; 
b.  melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; 
c.  menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d.  memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; 
e.  mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; 
f.  memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 
g.  mendata perusahaan pers. 
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari: 
a.  wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 
b.  pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 
(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota. 
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih 
kembali untuk satu periode berikutnya. 
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: 
a.  organisasi pers; 
b.  perusahaan pers; 
c.  bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. 

BAB VI 
PERS ASING 

Pasal 16 
Peredaran pers asing dan pendiri perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB  VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 17 
(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : 
a.  memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; 
b.  menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. 

BAB VIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 
(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertantangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. 
(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :  
1.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);  
2.  Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;  dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 21 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  


Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
MENTERI NEGARA SELKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
MULADI 


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166  
I.  UMUM  
PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 1999 
TENTANG 
PERS 


Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.  Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.  Pers yang merniliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi :  " Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah ".  Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.  Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.  Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

II.  PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 Cukup jelas 
Pasal 2 Cukup jelas 
Pasal 3  Ayat (1)Cukup jelas 
Ayat (2) Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi , agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.  
Pasa1 4  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk mempero1eh informasi terjamin. Kemerdekaan pers ada1ah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan da1am Kode Etik Jurna1istik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.  
Ayat (2)  Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media 
elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.  
Ayat (3)  Cukup jelas  
Ayat (4)  Tujuan utama Hak Tolak ada1ah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan 
cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi .  Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.  Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan kese1amatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan
.Pasa1 5  Ayat (1)  Pers nasional da1am menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.  
Ayat (2)  Cukup jelas  Ayat (3)  Cukup jelas 
Pasal 6  Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.  
Pasal 7  Ayat (1)  Cukup jelas  
Ayat (2)  Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.  
Pasal 8  Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan  perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pasal 9  Ayat (1)  Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.  Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk 1embaga atau badan usaha untuk menye1enggarakan usaha pers.  
Ayat (2)Cukup jelas  
Pasa1 10Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, 
pemberian asuransi dan lain-lain.  Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.  
Pasal 11Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pasal 12 Pengumuman secara terbuka di1akukan dengan cara :  a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;  b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;  
c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk. sifat dan karakter media yang bersangkutan.  Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.  Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang 
meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pasal 13  Cukup jelas  
Pasal 14  Cukup jelas  
Pasal 15  Ayat (1)  Tujuan dibentuknya Dewan Pers ada1ah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan 
meningkatkan kua1itas serta kuantitas pers nasional.  
Ayat (2) Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pe1anggaran terhadap Kode Etik 
Jurnalistik.  
Ayat (3)  Cukup jelas  
Ayat (4)  Cukup jelas  
Ayat (5)  Cukup jelas  
Ayat (6)  Cukup jelas  
Ayat (7)  Cukup jelas  
Pasal 16Cukup jelas  
Pasal 17  Ayat (1)Cukup jelas  
Ayat (2)  Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana di- maksud dalanl ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).  
Pasal 18 Ayat (1)Cukup jelas  
Ayat (2)  Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut 
diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.  
Ayat (3)  Cukup jelas  
Pasal 19  Cukup jelas  
Pasal 20  Cukup jelas  
Pasal 21  Cukup jelas  

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar